Pengembangan Kampung Nelayan Majene Dipenuhi Pemerintah

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamen HAM) mendorong pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui pengembangan kampung nelayan di Majene. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat pesisir mendapatkan akses yang layak terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta perlindungan sosial. Kampung nelayan dipandang sebagai titik strategis untuk menghadirkan program berbasis hak asasi manusia secara langsung kepada masyarakat yang selama ini kerap terpinggirkan, kutip yes77

Dalam implementasinya, pemerintah berupaya menghadirkan berbagai fasilitas penunjang seperti layanan kesehatan terpadu, akses air bersih, serta peningkatan kualitas hunian yang layak. Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga menjadi fokus penting, termasuk pelatihan keterampilan, penguatan usaha perikanan, hingga akses terhadap pasar. Dengan pendekatan ini, masyarakat nelayan tidak hanya terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kampung nelayan yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing. Wamen HAM menekankan bahwa pemenuhan hak dasar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Dengan sinergi tersebut, kampung nelayan di Majene dapat menjadi contoh nyata pembangunan berbasis HAM yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.